KONKORCAB PKC PMII XIX Sumsel versi Lubuk Linggau Ilegal

SUMATERA SELATAN - Pelaksanaan KONKORCAB PKC PMII XIX Sumatera Selatan (Sumsel) yang dilaksanakan di lubuk Linggau bermasalah.

Pasalnya, pada pelaksanaan kegiatan tersebut tidak melibatkan unsur BPK PKC Sumsel dan SC PKC PMII Sumsel sebagai penyelenggara kegiatan tersebut, sedangkan konkorcab PKC PMII XIX sum-sel telah dilaksanakan pada tanggal 4-6 di lahat dan sahabat Miftahudin sebagai ketua terpilih dan sekaligus mandataris PKC PMII sum-sel 2022-2024.

Baca juga: Keluarga Jero Mangku Made Nadi Adukan Ketidakadilan ke Senator AWK

Selain dari pada itu, Dobi satu-satunya unsur PB yang hadir dalam pelaksanaan KONKORCAB PKC PMII XIX Sumsel versi Lubuk Linggau juga perlu dipertanyakan Surat tugas dari PB PMII.

SK sahabat mukmin sebagai ketua terpilih konfercab Lubuk linggau juga perlu dipertanyakan, bagaimana aparatur bisa mengeluarkan SK cabang  sedangkan ketua cabang aktif sahabat Taufik Isbani baru akan melaksanakan konfercab sesuai dengan surat  intruksi PB PMII tertanggal 02 February 2022 tentang instruksi pelaksanaan konferensi dengan nomor surat No:156.PB-XX.02.132.A-1.02.2022.1. PB PMII mendorong pengurus koordinator cabang (PKC) yang masa berlaku SK nya habis pada tahun 2020 dan 2021 untuk segera melaksanakan konkorcab maksimal 30 hari × 4 terhitung sejak surat ini dikeluarkan.2. PB PMII mendorong pengurus cabang yang masa berlaku SK nya habis tahun 2020 dan 2021 untuk segera melaksanakan konfercab maksimal 30 hari × 2 terhitung sejak surat ini dikeluarkan.

Baca juga: Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Deklarasikan Cinta Tanah Air

Keluarnya SK devinitif Ogan Ilir yang turut menjadi bagian dari pemilik suara penuh dalam perhelatan konkorcab PKC PMII XIX Sumsel versi lubuk Linggau juga tak luput dari pertanyaan, mengapa hanya Ogan Ilir sedangkan Muara Enim yang secara administrasi juga telah memenuhi syarat tidak turut didevinitifkan.

Maka dengan ini sebagai ketua terpilih hasil mandataris KONKORCAB PKC PMII XIX SUM-SEL di Kabupaten Lahat untuk meminta PB PMII segera menindaklanjuti persoalan ini dengan landasan pedoman Ad/Art dan PO PMII bukan dengan cara-cara atau praktek politik yang mengesampingkan aturan main PMII. (A.Ridwan)

Baca juga: Dr.Ir Apendi Arsyad : Kritik Ustadz Muda Cucu Pendiri NU Terhadap Banser